Tugas, Fungsi dan Peranan BAKN DPR dalam Memperkuat Akuntabilitas Keuangan Negara

AuditNews – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR adalah salah satu alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki tugas, fungsi, dan peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.

Berikut informasi mengenai tugas, fungsi, dan peranan BAKN DPR:

Tugas BAKN DPR

1. Menelaah dan menganalisis laporan hasil pemeriksaan BPK: BAKN bertugas menelaah dan menganalisis laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR.
2. Menyampaikan hasil telaahan kepada DPR: Setelah menelaah laporan BPK, BAKN menyampaikan hasil telaahan tersebut kepada DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
3. Memberikan rekomendasi: BAKN memberikan rekomendasi kepada DPR terkait temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, termasuk saran perbaikan dan tindakan yang perlu diambil.
4. Mengadakan rapat dengar pendapat: BAKN mengadakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait guna mendapatkan penjelasan dan klarifikasi atas temuan BPK.

Fungsi BAKN DPR

1. Pengawasan keuangan negara: BAKN berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
2. Pemantauan dan evaluasi: BAKN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh instansi pemerintah.
3. Penguatan akuntabilitas: BAKN berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas keuangan negara melalui pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Peranan BAKN DPR

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Peranan utama BAKN adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan memastikan bahwa temuan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius.
2. Membantu pencegahan penyimpangan: Dengan melakukan telaahan mendalam terhadap laporan BPK, BAKN berperan dalam membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara.
3. Menjembatani komunikasi: BAKN juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara DPR, BPK, dan instansi pemerintah dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan.
4. Memberikan edukasi dan advokasi: BAKN berperan dalam memberikan edukasi dan advokasi terkait pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat dan instansi pemerintah.

Dengan demikian, BAKN DPR memainkan peranan kunci dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa contoh kinerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

BAKN secara rutin menelaah laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan kementerian/lembaga. Misalnya, BAKN pernah menelaah dan menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019 yang kemudian disampaikan kepada DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Rekomendasi Tindak Lanjut

BAKN memberikan rekomendasi kepada DPR dan instansi terkait berdasarkan temuan BPK. Contohnya, BAKN merekomendasikan perbaikan sistem pengendalian internal dan penyempurnaan regulasi di beberapa kementerian yang ditemukan memiliki kelemahan dalam pengelolaan keuangan.

3. Rapat Dengar Pendapat

BAKN mengadakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan atas temuan BPK. Misalnya, BAKN mengundang Kementerian Kesehatan untuk menjelaskan temuan BPK terkait penggunaan dana bantuan sosial kesehatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

4. Pemantauan dan Evaluasi

BAKN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh instansi pemerintah. Sebagai contoh, BAKN memantau dan mengevaluasi tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menindaklanjuti temuan BPK mengenai penyimpangan dalam penggunaan dana pendidikan.

5. Laporan Kepada DPR

Hasil telaahan dan rekomendasi BAKN disampaikan kepada DPR sebagai bahan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan. Misalnya, BAKN melaporkan kepada DPR tentang temuan ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran di beberapa daerah, yang kemudian menjadi dasar bagi DPR untuk melakukan pengawasan lebih lanjut.

Contoh Spesifik Kinerja BAKN: