- Reses atau pertemuan dengan masyarakat dilakukan oleh anggota DPRD.
- Masukan dan usulan dari masyarakat dikumpulkan.
- Usulan dirumuskan menjadi Pokir oleh anggota DPRD.
- Pokir disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RKPD.
Contoh Kasus Korupsi Pokir
Salah satu contoh kasus korupsi yang melibatkan Pokir terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan program Pokir.
Anggota DPRD tersebut diduga menerima suap dari pengusaha sebagai imbalan untuk memasukkan proyek-proyek tertentu ke dalam Pokir.
Detail Kasus
– Modus Operandi: Anggota DPRD Bekasi diduga menerima uang suap dari pengusaha yang ingin proyeknya masuk ke dalam program pembangunan daerah melalui Pokir.
– Tersangka: Beberapa anggota DPRD dan pengusaha lokal.
– Barang Bukti: Uang tunai yang diduga merupakan hasil suap, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek tersebut.
Dampak Korupsi Pokir
– Mengganggu integritas dan transparansi proses perencanaan pembangunan daerah.
– Mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
– Merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah daerah.
Kasus-kasus korupsi seperti ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengusulan dan pelaksanaan Pokir, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.
