AuditNews – Penataan aset sering menjadi permasalahan di pemerintah daerah dan menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena beberapa alasan utama.
Berikut sejumlah permasalahan dalam penataan aset daerah yang dihimpun Auditnews.
Kompleksitas Pengelolaan Aset
Persoalan aset Pemerintah daerah sering memiliki banyak jenis aset yang perlu dikelola, termasuk tanah, bangunan, infrastruktur, kendaraan, dan peralatan. Kompleksitas ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset yang tepat.
Kurangnya Sistem Informasi Manajemen Aset yang Tepat
Persoalan aset, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen aset yang efektif. Sistem yang tidak memadai dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan pencatatan yang akurat, pemantauan kondisi fisik aset, dan perencanaan pemeliharaan yang efisien.
Ketidakpatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Penerapan SAP yang tidak konsisten atau tidak tepat dapat mengarah pada masalah penataan aset. Misalnya, tidak melakukan pencatatan aset secara akrual atau tidak melakukan pengukuran nilai aset yang akurat sesuai dengan SAP.
Masalah Pemilikan dan Pemanfaatan Aset
