Ketika masyarakat melihat bahwa LHKPN tidak diambil serius, kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan pejabatnya dapat menurun drastis.
2. Kurangnya Transparansi
Laporan yang tidak akurat atau tidak lengkap menghalangi upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
3. Memperkuat Korupsi
Jika LHKPN tidak efektif, maka hal ini tidak akan menghalangi atau mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat publik.
Upaya Mengatasi Masalah Ini
1. Peningkatan Penegakan Hukum dan Pengawasan
Perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan LHKPN.
2. Edukasi dan Sosialisasi
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pejabat tentang pentingnya LHKPN melalui pendidikan dan sosialisasi.
3. Peningkatan Sistem Verifikasi
Mengembangkan sistem verifikasi yang lebih canggih dan efektif untuk memastikan keakuratan laporan LHKPN.
4. Pemberian Sanksi yang Tegas
Memberikan sanksi yang tegas bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN dengan benar atau tidak tepat waktu.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan LHKPN dapat berfungsi lebih dari sekedar formalitas dan benar-benar menjadi alat yang efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.
