Hasil pengawasan BPKP menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan pembangunan justru banyak terhambat oleh buruknya kualitas belanja daerah. Ateh mencontohkan target program prioritas pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting dalam empat tahun terakhir tidak tercapai, dipicu oleh permasalahan rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Jadi ketercapaian tujuan pembangunan justru banyak terhambat oleh buruknya kualitas belanja daerah,” tambah Ateh.
Melihat permasalahan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di berbagai sektor, Senator DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie menimbang perlunya pembenahan sistem dan kebijakan.
“Kita harus merancang kebijakan masa depan, pembenahan, ya kan? Sistem pengawasan keuangan dan termasuk pencegahan korupsi,” ujar Jimly.
Dalam menghadapi tantangan pengelolaan dana desa, langkah konkret dan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Dengan pembenahan kebijakan dan sistem pengawasan yang tepat, diharapkan Dana Desa dapat dikelola secara lebih akuntabel dan transparan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perbaikan kualitas belanja daerah dan penguatan perencanaan serta penganggaran harus menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
