AuditNews – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung pada pekan pertama Juni 2024.
Rapat kerja tersebut fokus membahas problematika pengelolaan dana desa, di mana dari tahun ke tahun tak kunjung usai. Komite IV DPD menyebut berbagai tantangan masih dihadapi oleh pemerintah baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan dana desa. Untuk itu, Komite IV DPD berharap BPKP dapat mengawal akuntabilitas agar manfaat dana desa bisa optimal.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana, mengatakan beberapa masalah pengelolaan keuangan desa yakni Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak seimbang dengan risiko yang diterima daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak bebas dikelola pemerintah daerah, hingga Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan di daerah penerima dana.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menuturkan bahwa BPKP telah melakukan transformasi pengawasan untuk mengukuhkan posisi dan kebermanfaatan pada stakeholders. Transformasi dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan agar pengawasan tetap relevan.
“Sehingga lingkup pengawasan itu akhirnya menjadi strategis dan komprehensif,” ujar Ateh.
Lebih lanjut, Ateh menjelaskan bahwa perekonomian daerah dan pertumbuhannya dibentuk oleh banyak faktor, salah satunya belanja daerah atau transfer ke daerah (TKD). Namun, daya ungkit belanja daerah terhadap perekonomian lebih dipengaruhi oleh kualitas belanja ketimbang oleh besarnya alokasi TKD yang diterima daerah tersebut.
