Kemudian selain masalah pelaksanaan pembayaran, terjadi pula kesalahan penganggaran atau peruntukan belanja pegawai yang dinilainya mencapai Rp42.099.837.042,00.
Atas permasalahan belanja pegawai sebesar Rp54.431.686.798,10 tersebut di atas, menurut BPK telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp701.352.344,00.
Terungkap, Ternyata Biaya Perjalanan Dinas DPRD Secara Lumpsum Melanggar Aturan
Menanti Hasil Peer Review BPK dari SAI Jerman, Swiss dan Austria
Laode Nusriadi Raih Gelar Doktor: Teliti Mоdеl Tata Kеlоlа Kоlаbоrаtіf Pеngеlоlааn Jalan Tоl
Pius Lustrilanang Harapkan Kualitas Hasil Pemeriksaan di Provinsi Papua
