AuditNews – Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
Baru-baru ini, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yaitu BUMN yang bergerak di bidang pangan nasional berencana mengajukan PMN kepada pemerintah.
BUMN ini meminta suntikan dana PMN sebesar Rp1,6 triliun ke negara untuk membayar tumpukan utang dan menjalankan program cadangan pangan pemerintah (CPP).
Perseroan yang dikenal dengan nama ID Food itu menegaskan program CPP adalah penugasan. Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto merinci cakupan 10 komoditas cadangan pangan pemerintah, yaitu daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, ikan kembung, cabai, dan daging kerbau.
“Terkait daripada urgensi permohonan Rp1,6 triliun ini kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding pangan ID Food dibentuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan ID Food juga berperan sebagai offtaker melalui jaringan kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan,” katanya kepada wartawan.
Dia mengatakan ID Food butuh tambahan uang untuk melakukan pengadaan pangan. Oleh karena itu, mereka mencoba mengajukan penyertaan modal negara (PMN).
BUMN pangan ini juga punya setumpuk utang. Konon jumlah utangnya mencapai mencapai Rp8,2 triliun.
